Anies Baswedan – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Minko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menolak keras ada pihak yang mau melakukan perubahan. Penolakan ini kerap di sampaikan Luhut dalam berbagai kegiatan.
Juru bicara calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra, mengatakan, penolakan Luhut tak perlu di ulangi di setiap kesempatan. Karena dalam pandangannya Anies tidak pantas menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini telah di ubah secara acak olehnya.
“Setiap pergantian pemerintahan pasti ada aksi dan program yang harus di lanjutkan, dan Anies sudah membuktikannya di DKI Jakarta. kata Surya Tjandra dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Mantan Wakil Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) itu mencontohkan program digitalisasi di Pemprov DKI Jakarta, di mana menurutnya pada masa kepemimpinan Anies hampir seluruh pelayanan publik di DKI Jakarta saat ini sudah digital.
Berangkat dari pengalamannya selama menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, pencapaian penting Anies adalah program Jakarta Satu, yang menggabungkan data pembangunan berbagai instansi Pemda DKI dengan data persil dari kanwil ATR/BPN.
“Ini merupakan capaian penting dari kebijakan Satu Peta yang sudah di canangkan pemerintah sejak awal Presiden Jokowi berkuasa, namun belum di laksanakan, hanya DKI di bawah kepemimpinan Anies yang mengimplementasikannya secara konkrit, dan itu menjadi model untuk daerah lain.
Selain soal lahan, kata Surya, sektor yang menjadi contoh perubahan berkelanjutan adalah pendidikan dan lingkungan. Misalnya, berbagai program pembangunan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).
Ia menjelaskan, ide awal RPTRA muncul di bawah Gubernur Jokowi, namun Gubernur Anies memadukannya dengan upaya penanganan banjir di DKI.
“Setelah banjir surut, kembali ke fungsi semula. Ini bisa di lihat di RPTRA Tebet Eco Park misalnya, yang juga baru saja mendapat penghargaan dari Presiden Singapura untuk desainnya. Ini hanya contoh kegigihan, kata Dosen Fakultas Hukum Anies Baswedan.
Sementara itu, terkait visi misi Perubahan, Surya mengatakan Anies kerap menyuarakan rekor utang BUMN yang “sangat tinggi” saat ini. Dan Suriah menilai penting untuk mengubah isu ini, karena menurutnya BUMN tidak boleh mendominasi semua program pembangunan, karena peran swasta juga perlu di perkuat.
“BUMN perlu kembali berperan sebagai ‘agen pembangunan’, bukan beroperasi atas dasar utang yang membebani masyarakat yang juga terkena pinjaman,” katanya.
Karena itu, Surya menegaskan, Anees Baswedan percaya seperti Luhut, semua kebaikan yang di lakukan pemerintahannya akan di teruskan oleh pemerintahan berikutnya.
“Pak Anies berpendapat bahwa penting untuk memisahkan pembuat kebijakan dari pengusaha, dan ini penting untuk mencegah konflik kepentingan berkepanjangan seperti sekarang. Ini juga penting agar negara ini tidak berjalan seperti mafia, di mana Anda terperosok dalam kesulitan, Anda berada di dalamnya, dan Anda tidak ada jalan keluar.”
Baca Juga: Kisah Farhan Nasdem Chat Whatsapp Gak Dibalas Anies Baswedan
